 |
BREBES. Harianbumiayu.com – Ratusan warga Pedukuhan Lamaran, Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, menggelar aksi unjuk rasa di Balai Desa Sitanggal pada Selasa (4/2/2025).
Mereka menyampaikan 12 tuntutan kepada pemerintah desa, yang mayoritas berkaitan dengan transparansi anggaran, dugaan pungutan liar (pungli), serta perbaikan infrastruktur desa.
Dalam aksi tersebut, warga menyoroti kurangnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, terutama anggaran Dana Desa (DD).
Mereka meminta pemerintah desa segera memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana tersebut.
"Selama ini kami tidak pernah mendapatkan kejelasan terkait keuangan desa, terutama Dana Desa.
Kami ingin transparansi agar tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran," ujar Koordinator Warga, Ade Purnomo.
Selain itu, warga juga meminta pemasangan papan pengumuman di tempat strategis di Balai Desa Sitanggal untuk memuat data penerima bantuan sosial agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
 |
Maraknya dugaan pungli dalam pelayanan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian warga.
Mereka mengusulkan agar pemerintah desa memasang stiker atau poster bertuliskan imbauan seperti “Hentikan Pungli,” “Tidak Menerima Uang Tips,” dan “Jangan Beri Uang Tips, Kami Sudah Digaji” di berbagai titik strategis.
Selain transparansi anggaran, warga mempertanyakan status kepemilikan Jalan Merpati Timur dan Merpati Barat di Dukuh Lamaran.
Mereka meminta pemerintah desa menunjukkan bukti peralihan kepemilikan serta pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan tersebut.
Jika terbukti berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Brebes, warga mendesak agar desa mengambil kembali tanggung jawab pemeliharaan dalam waktu yang telah disepakati.
Tak hanya itu, warga juga menuntut perbaikan jalan di Dukuh Lamaran dan renovasi Kantor Desa Sitanggal, serta peningkatan fasilitas sarana-prasarana desa.
Mereka menginginkan masyarakat dilibatkan dalam setiap proses pembangunan infrastruktur di desa.
 |
Dalam aksi ini, warga juga mendesak perangkat desa yang bermasalah terkait pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) untuk mundur dari jabatannya.
Selain itu, mereka meminta agar setiap Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) lebih terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menanggapi tuntutan warga, Kepala Desa Sitanggal, Untung Andi Purwanto, berjanji akan segera melakukan perbaikan.
Ia mengakui adanya sejumlah permasalahan dalam pelayanan publik dan berkomitmen untuk menyelidiki dugaan pungli.
"Kami akan menyelidiki semua dugaan pungli yang terjadi. Jika ditemukan bukti, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap perangkat desa yang terlibat," tegasnya.
Terkait infrastruktur, Untung menyatakan bahwa perbaikan jalan di Dukuh Lamaran akan menjadi prioritas utama dalam waktu dekat.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 13.29 WIB ini sempat diwarnai diskusi yang memanas antara warga dan perangkat desa.
Namun, aksi tetap berlangsung kondusif dengan pengamanan ketat dari personel TNI dan Polri.
Turut hadir dalam aksi ini Camat Larangan, Eni Listiana, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Hengky Oktavianto, serta sejumlah perangkat desa.
Warga berharap tuntutan mereka segera ditindaklanjuti agar tercipta pemerintahan desa yang lebih transparan dan pelayanan publik yang lebih baik di Sitanggal. Tandasnya.
( Rizal Sismoro)
