 |
“Kami menyambut baik program ini karena sesuai dengan arah pembangunan desa di era globalisasi. Harapannya, masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari akses internet yang terjangkau dan berkualitas,” ujar Suid.
Hal senada disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pagojengan, Ir. Sugiono, yang melihat bahwa internet bukan hanya soal akses informasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan kemajuan UMKM desa.
“Kami berharap, dengan digitalisasi ini, potensi lokal bisa terangkat dan generasi muda kita bisa lebih siap menghadapi dunia modern,” tambahnya.
Dalam sosialisasi, Faturohman selaku manajemen GSM Indonesia memaparkan bahwa program internet yang dibangun bersifat unlimited (tanpa kuota) dengan harga yang sangat kompetitif.
Untuk sistem kolektif antarwarga, biaya langganan hanya Rp129.000 per bulan, dan untuk pemasangan individual sekitar Rp169.000 per bulan.
Selain itu, pembangunan jaringan ini tidak hanya berfokus pada rumah tangga, tetapi juga akan diperluas ke ruang publik seperti pos ronda, mushola, hingga balai desa, sehingga semua warga dapat terhubung melalui jaringan Wi-Fi bersama.
Yang menarik, program ini juga dilengkapi dengan skema kontribusi dana CSR langsung ke RT dan BUMDes. Setiap pelanggan akan menyumbang Rp10.000 per bulan untuk dana lingkungan, yang dapat digunakan RT untuk kegiatan sosial, seperti lomba 17 Agustusan, penerangan jalan, atau program sosial lainnya.
“Program ini tidak hanya menghadirkan internet murah, tapi juga ekonomi gotong-royong berbasis desa. RT mendapat kontribusi, BUMDes bisa mengelola sistem, dan warga mendapat layanan maksimal,” jelas Fathurrahman.
Selain CSR, pihak GSM juga menawarkan solusi lampu penerangan jalan tenaga surya, yang bisa dipasang di tiang jaringan dan dinyalakan tanpa biaya listrik. Inisiatif ini telah diterapkan di beberapa titik dan terbukti efisien serta tahan lama.
Seluruh proses pemasangan internet dilakukan secara resmi dan legal, termasuk melalui perizinan dan berita acara lintas rumah, agar tidak terjadi konflik di lingkungan. Lin Net GSM Indonesia juga siap menandatangani MoU dengan desa atau RT, termasuk menjamin tiang jaringan yang sudah terpasang bisa dipindahkan atau dicabut jika suatu saat dibutuhkan warga.
Pihak GSM Indonesia mendorong agar tiang jaringan tidak hanya menjadi fasilitas teknis, tetapi juga alat pemberdayaan masyarakat. Jika dikelola oleh BUMDes, maka desa bisa memperoleh Pendapatan Asli Desa (PAD) dari kontribusi provider pertahun ke kas desa.
Jika proyek ini berjalan baik dan semua RT mampu menjaring minimal 20 pelanggan, maka desa bisa membentuk unit usaha baru seperti koperasi simpan pinjam, ketahanan pangan digital, atau layanan publik berbasis internet.
Sampai saat ini, jaringan telah dibangun di RW 1 dan RW 2 Desa Pagojengan. Namun, pihak GSM masih menghadapi kendala masuk ke RW 7 karena belum ada izin dari pengembang perumahan setempat.
Fathurrahman berharap dukungan dari tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk membantu komunikasi dan negosiasi agar seluruh warga bisa menikmati manfaat layanan ini.
“Kami berharap peran aktif RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk ikut mengedukasi warga tentang pentingnya internet. Jangan sampai peluang ini hilang hanya karena kesalahpahaman,” ujarnya.
Kepala Desa Suid dan Ketua BPD Ir. Sugiono menegaskan bahwa Pemerintah Desa Pagojengan siap menjadi bagian dari Gerakan Desa Digital Nusantara, sebagaimana visi program GSM Indonesia yang mendorong digitalisasi seluruh pelosok tanah air.
“Jika program ini berjalan baik, kami siap menjadi contoh desa mandiri digital di Brebes. Ini momentum penting untuk masa depan generasi kita,” tegas Kepala Desa Suid.
Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab dan komitmen dari para RT dan tokoh masyarakat yang hadir untuk bersama-sama menyukseskan program ini demi kemajuan dan kesejahteraan warga Desa Pagojengan.
Acara dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta perwakilan RT dan RW. ( Rizal S)
