Menurutnya kebijakan tersebut seharusnya dipertimbangkan lebih matang kembali dengan banyak aspek kehidupan, baik ekonomi dan psikologi masyarakat.
“Bukan tanpa alasan sikap penolakan
dari kami, mau sampai kapan
masyarakat dihantui rasa takut dalam hatinya ketika berdagang, kecemasan akan
daganganya yang di tutup paksa, denda maupun sangsi dan lain sebagainya. Mereka
butuh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup”. Katanya.
Organisasi berlogo Pancasila tersebut menganggap sejak awal PPKM diterapkan di wilayah Brebes sampai dengan saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes masih belum dapat memaksimalkan penerapan kebijakan tadi. Masyarakat yang kena imbas dari PPKM juga belum mendapatkan kejelasan atas kerugian yang selama ini diderita.
Sapma PP Brebes juga mengaku kesulitan tiap kali ingin berkomunikasi dengan Bupati selaku Kepala Daerah. “Beberapa kali kawan2 mahasiswa dan pemuda mengajak audiensi, selalu tidak hadir! Bupati itu harus hadir dan menjadi solusi, jangan ngilang disaat masyarakat butuh perhatian." Tegas Ketua Sapma PP Brebes.
Menurut Sapma PP Brebes Covid 19 tidak akan bisa diselesaikan jika Pemerintah bergerak sendiri.
“Kita paham betul, INPRES, INMEN, INGUB itu mutlak gak bisa di utak-utik, kepala daerah lah yang harus mempunyai solusi yang kreatif dan inovatif yang bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat untuk bersama mensukseskan PPKM guna memutus matarantai covid 19. Jadi menurut kami, gak usah ada perpanjangan PPKM kalo kepala daerah nya ngilang. Lagi pula Kabupaten Brebes Level 3 bukan 4!!! Klo pun ada ya tegas kami tolak!!!, selama masih gini2 aja dan makin bikin rakyat sengsara. Pemerintah juga harus melek, jangan terbawa euforia pencegahan covid 19, tapi lupa dengan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi”. Pungkasnya.
