 |
Program SCLSC ini diterapkan di lima daerah, yakni Kabupaten Brebes, Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Kota Cirebon, sebagai pilot project pembangunan kawasan berbasis integrasi ekonomi akar rumput.
Wakil Bupati Brebes, Wurja SE, menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, forum ini sangat strategis karena membahas transformasi pembangunan ekonomi melalui industrialisasi pertanian dan penguatan rantai pasok terpadu. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan Brebes dalam proyek ini menjadi momentum penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Saya senang sekali Kabupaten Brebes dipercaya menjadi bagian dari proyek percontohan ini. Ini merupakan langkah besar untuk mengubah pendekatan pembangunan agar lebih terintegrasi dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama masyarakat miskin,” ujar Wurja.
 |
“Melalui skema ini, diharapkan tercipta jaringan usaha yang kuat dan saling mendukung dari hulu ke hilir, sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan secara adil hingga ke lapisan terbawah,” tambahnya.
Wurja juga menekankan bahwa tantangan seperti regulasi, koordinasi lintas sektor, dan kesiapan kelembagaan masyarakat tetap harus dihadapi bersama. Forum ini, menurutnya, merupakan ruang penting untuk berbagi pengalaman dan merumuskan solusi konkret.
Sementara itu, Tenaga Profesional Ahli Utama BP Taskin, Sondi Siswanto, SH, MH, menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan masalah struktural yang membutuhkan pendekatan sistemik dan lintas sektor. Meski angka kemiskinan nasional menurun menjadi 8,57% (data BPS per September 2024), ketimpangan antara wilayah kota dan desa masih signifikan. Di perdesaan, angka kemiskinan masih di atas 11%.
“Ini adalah sinyal bahwa pendekatan biasa tidak lagi cukup. Kita harus membangun jalan baru, yang berbasis integrasi, partisipasi, dan transformasi ekonomi masyarakat akar rumput,” tegas Sondi.
Ia menambahkan bahwa wilayah-wilayah yang dipilih sebagai lokasi proyek percontohan memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam, kapasitas kelembagaan, dan kekuatan sosial. SCLSC diyakini akan menjadi model pembangunan kawasan yang efektif dan inklusif.
“Forum ini bukan hanya menyusun dokumen, tetapi menyepakati arah, membagi peran, dan merancang sistem yang akan benar-benar dijalankan di lapangan,” pungkasnya.
Acara ini juga dihadiri oleh para Sekretaris Daerah dari lima daerah peserta proyek, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, mitra pembangunan dari dunia usaha, koperasi, lembaga non-pemerintah, akademisi, dan para narasumber.
Dengan forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan kawasan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat kecil — sebagai langkah nyata percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.***
Pewarta ; Rizal.S
