Gubernur Jateng Usulkan Kantor BGN di Semarang, Dukung Akselerasi Program Makan Bergizi Gratis

 

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memberikan sambutan dalam Rakor Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (28/8/2025).

HARIANBUMIAYU.COM, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) membuka perwakilan resmi di wilayah Jawa Tengah. Hal ini dilakukan demi mempercepat koordinasi dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah pusat.

"Jawa Tengah siap memfasilitasi kantor bagi BGN. Kami ingin perwakilan pusat itu hadir langsung di daerah, supaya rentang kendali dan koordinasi lebih dekat dan efektif," ujar Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota dalam rangka Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, keberadaan kantor perwakilan BGN di Jateng akan sangat menunjang akselerasi Satgas MBG, khususnya dalam pelaksanaan program yang menyasar pemenuhan gizi anak dan masyarakat.

Saat ini, beberapa kabupaten di Jawa Tengah sudah membentuk Satuan Tugas MBG, seperti Kabupaten Jepara, Kudus, dan Demak. Pembentukan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 untuk tingkat provinsi dan Keputusan Bupati Nomor 445.2.4/118 Tahun 2025 untuk tingkat kabupaten/kota.

"Satgas MBG Jawa Tengah sudah terbentuk bahkan sebelum ada instruksi dari Mendagri. Wakil Gubernur bertindak sebagai pelaksana, dan Asisten Ekonomi serta Pembangunan sebagai eksekutor di lapangan," tambah Luthfi.

Ia juga menjelaskan, saat ini Jawa Tengah memiliki 877 unit Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi jumlah terbanyak kedua secara nasional. Unit tersebut terdiri dari:

- SPPG TNI: 22 unit 

- SPPG Polri: 2 unit 

- SPPG Pondok Pesantren: 5 unit 

- SPPG Mitra: 848 unit 

Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target ideal sebanyak 3.214 unit. Artinya, masih ada kekurangan 2.337 unit SPPG yang perlu segera dibentuk.

Gubernur Luthfi juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap program MBG. Ia mencontohkan kejadian keracunan makanan yang sempat terjadi di Kabupaten Sragen sebagai pelajaran penting untuk meningkatkan pengawasan oleh Satgas Daerah.

"Pengawasan harus diperkuat. Kita harus pastikan program ini berjalan aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Satgas Daerah harus dilibatkan secara aktif dalam kontrol pelaksanaan MBG di lapangan," pungkasnya.***