 |
Berbagai usulan yang mengemuka antara lain:
• Perbaikan jalan Polsek Bumiayu–Cilibur, ruas Kaligua–Igir Klanceng, dan Lingkar Waduk Penjalin.
• Penanganan titik rawan longsor dan rehabilitasi Bendung Jemaat serta Bendungan Durasi.
• Pemasangan dan perbaikan ribuan lampu PJU yang lama tidak berfungsi.
• Penguatan akses jalan ke kawasan wisata dan sarana pendidikan.
Kepala Desa Buniwah menyoroti kualitas jalan yang masih rendah meski telah mendapatkan anggaran, sementara Kades Pandansari mengusulkan pemanfaatan bangunan Madrasah Diniyah (Madin) tiga lantai untuk sekolah menengah. Sejumlah kades juga menyoroti masalah data DTKS dan BPJS yang belum akurat sehingga menghambat pelayanan warga miskin.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Paramitha memastikan Pemkab Brebes telah menyiapkan kebijakan khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Tahun ini kita sudah menaikkan anggaran infrastruktur hingga sekitar Rp130 miliar, dan untuk tahun depan akan kami dorong mencapai minimal Rp250 miliar per tahun, sehingga dalam lima tahun ke depan kerusakan jalan bisa ditangani secara bertahap,” jelasnya.
Pemkab juga tengah mengkaji skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pemasangan 12.000 titik lampu jalan di seluruh wilayah desa dan jalur utama.
“Kami juga akan memanggil dinas terkait untuk memastikan prioritas perbaikan bendung dan saluran irigasi yang menjadi sumber kehidupan petani,” tambahnya.
Bupati menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab, DPRD, dan pemerintah desa dalam menentukan skala prioritas pembangunan agar program benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya mengikuti proyek atau janji politik. Data dari desa akan menjadi acuan kami. Kami juga membuka kanal pelaporan publik melalui media sosial agar masyarakat bisa langsung menyampaikan kondisi jalan atau infrastruktur yang rusak,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Pemkab Brebes juga mengalokasikan Rp44 miliar untuk membayar iuran BPJS PBI bagi lebih dari 800 ribu jiwa, meski diakui masih ada kekurangan untuk menggratiskan seluruh warga miskin.
“Kami berharap para kepala desa membantu mendata warga dengan benar agar bantuan tepat sasaran. Program perlindungan sosial harus berjalan berdampingan dengan pembangunan infrastruktur,” ujarnya
Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu ditutup dengan kesepakatan untuk meningkatkan koordinasi antara Pemkab dan para kepala desa. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk tahun 2026.
“Kami mohon dukungan dan kesabaran para kepala desa serta masyarakat. Kami berkomitmen memperbaiki jalan, jembatan, dan irigasi secara bertahap dengan anggaran yang ada demi kesejahteraan warga Brebes,” pungkas Bupati Paramitha.***
