![]() |
Jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Ciputih dengan sejumlah desa lain di Kecamatan Salem sudah lama tidak tersentuh perbaikan. Kerusakannya semakin parah dengan permukaan yang berlubang, berbatu, berlumpur saat musim hujan, dan berdebu saat kemarau.
Selain itu, empat jembatan di jalur tersebut juga dalam kondisi nyaris roboh, sehingga membahayakan pengguna jalan dan mengganggu aktivitas warga.
![]() |
“Kami sudah 16 tahun menunggu perbaikan, tetapi sampai sekarang tidak ada perhatian. Aksi tanam pohon pisang ini adalah cara kami menunjukkan kekecewaan agar pemerintah segera turun tangan,” ujar A. Tohenda, Jumat (3/10/2025).
Sementara itu, tokoh perempuan Desa Ciputih, Kori’ah, mengatakan warga, khususnya kaum ibu, sudah lelah dengan kondisi jalan yang menyulitkan kehidupan sehari-hari.
“Kami ingin jalan yang layak agar anak-anak bisa sekolah dengan aman, dan warga bisa beraktivitas tanpa kesulitan. Kami tidak mau lagi hanya mengeluh tanpa tindakan, karena itu kami ikut aksi menanam pohon pisang ini,” ungkap Kori’ah.
![]() |
“Dalam pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), Desa Ciputih selalu menjadi yang pertama lunas setiap tahun, dengan pagu sekitar Rp170 juta.
Warga kami selalu taat pajak, jadi sudah sepatutnya mereka juga mendapatkan perhatian yang layak,” kata Slamet Becco.
Slamet menambahkan, selain jalan yang rusak, warga juga menghadapi masalah penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi di beberapa titik jalur desa, sehingga menambah risiko keselamatan warga saat malam hari.
“Kami berharap dari pihak Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes segera memperbaiki jalan sepanjang 2,6 kilometer yang rusak berat dan membenahi PJU yang tidak menyala. Jalan dan jembatan yang layak adalah kebutuhan mendesak bagi warga,” ujarnya.
Aksi penanaman pohon pisang yang dilakukan secara gotong-royong di sejumlah titik jalan berlubang menjadi simbol protes damai warga Desa Ciputih. Mereka berharap langkah ini mengetuk hati pemerintah agar segera menindaklanjuti masalah infrastruktur di wilayah tersebut.
“Kalau tidak ada aksi seperti ini, mungkin jalan kami tetap dibiarkan. Kami ingin pemerintah mendengarkan suara rakyat,” ujar A. Tohenda. Pungkasnya.***



