 |
Padahal, jalan ini merupakan jalur alternatif yang sangat vital bagi masyarakat dua desa, terutama untuk mobilitas harian, pendidikan, kesehatan, hingga pendistribusian hasil bumi. Kondisinya yang rusak dan sempit membuat warga harus ekstra hati-hati saat melintas, terutama ketika musim hujan tiba.
Warga Dukuh Cipancur mengungkapkan bahwa jalan tersebut sudah berulang kali disurvei dan diukur oleh pihak pemerintah maupun dinas terkait. Bahkan, Penjabat (PJ) Bupati Brebes Urip Sihabudin disebut pernah meninjau langsung lokasi jalan ini.
Namun sayang, pemeriksaan di lapangan tidak berlanjut menjadi realisasi pembangunan.
“Sudah beberapa kali disurvei, diukur, bahkan PJ Bupati dulu sudah melihat langsung. Tapi hanya melihat—tanpa ada upaya pembangunan sama sekali,” ujar salah seorang warga Cipancur dengan nada kecewa.
Kondisi ini membuat masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya menjadi penghambat pembangunan infrastruktur di wilayah mereka, mengingat jalan tersebut berstatus jalan kabupaten yang mestinya menjadi prioritas pemerintah daerah.
 |
“Kalau dari Desa Telaga hingga perbatasan Cibentang jalannya sudah bagus. Tapi ke arah desa kami masih nol besar. Sudah kami laporkan berkali-kali,” ungkap Carsam.
Ia menjelaskan bahwa ruas ini sebenarnya jalur alternatif yang sangat menguntungkan warga. Bila melalui jalur Cipancur–Telaga, perjalanan menuju Buaran, Desa Pangebatan, hanya memakan waktu sekitar satu jam. Tetapi bila harus memutar melalui Desa Karangpari, waktu tempuh bisa mencapai dua jam lebih.
Bagi warga yang mengandalkan kendaraan roda dua, jalur ini menjadi pilihan utama. Namun kondisinya yang rusak membuat risiko kecelakaan semakin tinggi.
Sebagai wilayah agraris, petani dari Cibentang dan Telaga sangat bergantung pada kelancaran akses jalan. Jalur Cipancur–Telaga merupakan rute utama untuk membawa hasil bumi seperti sayuran, pisang, kelapa, hingga umbi-umbian ke pasar kecamatan.
Kerusakan jalan membuat ongkos distribusi meningkat karena kendaraan harus bergerak lebih lambat, bahkan beberapa pedagang memilih jalur memutar untuk menghindari kerusakan kendaraan.
“Jalan ini sangat penting untuk mengangkut hasil bumi. Semakin lama tak diperbaiki, semakin sulit bagi petani meningkatkan pendapatan,” jelas Carsam.
Situasi ini akhirnya berdampak langsung pada stabilitas ekonomi pedesaan dan ketahanan pangan, sebuah isu yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah kabupaten.
Warga menilai ada ketimpangan yang cukup mencolok antara pembangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Di saat beberapa ruas jalan kota gencar diperbaiki dan ditata, banyak dukuh terpencil di Brebes Selatan justru dibiarkan dengan kondisi jalan buruk bertahun-tahun.
“Di kota jalan bagus dipamerkan, tapi di pedukuhan seperti kami banyak yang tak tersentuh. Kalau begini terus, muncul kecemburuan sosial,” ungkap warga Cipancur.
Masyarakat berharap pemerintah kabupaten tidak hanya fokus pada pembangunan yang terlihat secara visual di pusat kota, tetapi juga memprioritaskan wilayah pedesaan yang sangat membutuhkan akses layak.
Selain untuk pemerataan, pembangunan jalan kabupaten ini adalah tanggung jawab pemerintah dan bukan bisa dikerjakan oleh desa, karena status jalan tersebut berada di bawah kewenangan kabupaten.
Warga dari dua desa kini berharap agar Pemkab Brebes benar-benar mengalokasikan anggaran pembangunan untuk ruas Cipancur–Telaga pada tahun anggaran mendatang. Mereka tidak ingin lagi menerima janji tanpa realisasi seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kami berharap tahun 2026 pembangunan benar-benar terealisasi. Jangan hanya survei dan cek lokasi, tapi tidak ada pembangunan,” tegas Carsam.
Masyarakat yakin, jika jalan ini dibangun, dampaknya akan sangat besar bagi mobilitas warga, pertumbuhan ekonomi, efisiensi waktu, dan peningkatan kualitas hidup di Brebes Selatan.***
