![]() |
Keputusan tersebut diambil menyusul turunnya pagu Dana Desa secara signifikan pada tahun anggaran 2026. Kepala Desa Wanatirta, Darto, SH, menyebut anggaran yang sebelumnya menembus lebih dari Rp1 miliar kini menyusut menjadi sekitar Rp373 juta hingga Rp378 juta.
“Penurunan ini berdampak langsung pada sejumlah program, termasuk BLT-DD. Jika tahun lalu ada 63 KPM, tahun ini hanya delapan KPM yang bisa ditetapkan,” ujar Darto.
Setiap penerima akan memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, dengan total Rp900.000 per KPM.
Darto menegaskan, proses penetapan dilakukan melalui musyawarah berjenjang dari tingkat RT dan RW. Seleksi mengacu pada kriteria ketat, seperti kategori kemiskinan ekstrem, belum menerima bantuan sosial lain, serta hasil verifikasi faktual di lapangan.
“Kami berharap masyarakat memahami kondisi ini. Dengan anggaran terbatas, bantuan harus benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Penurunan Dana Desa, lanjutnya, bukan hanya terjadi di Wanatirta. Camat Paguyangan Koko Kusnanto melalui Sekretaris Camat Saripudin menyampaikan bahwa kondisi serupa dialami desa-desa lain secara nasional.
“Ini penurunannya sangat signifikan. Ada desa yang sebelumnya menerima sekitar Rp2 miliar atau Rp1,5 miliar, kini hanya sekitar Rp373 juta,” ungkap Saripudin.
Ia mengingatkan agar penetapan BLT-DD dilakukan secara selektif guna menghindari polemik di tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua BPD Wanatirta, Mardiaynto, memastikan pihaknya mengawal penuh proses pengesahan anggaran dan data penerima. Menurutnya, BPD memiliki fungsi pengawasan agar pelaksanaan program sesuai ketentuan.
“Total anggaran BLT-DD sebesar Rp7,2 juta untuk delapan KPM sudah ditetapkan. Kami pastikan penerima memenuhi syarat,” katanya.
Selain menetapkan BLT-DD, Musdes juga membahas kekosongan jabatan Kepala Dusun (Kadus) 4. Pemerintah desa akan segera membentuk panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
Proses seleksi, menurut Sekretaris Camat, harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Hasilnya nanti akan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan sebelum penetapan resmi.
Panitia seleksi direncanakan berjumlah tiga orang dengan dukungan anggaran sekitar Rp15 juta. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran, kecuali untuk kebutuhan administrasi pribadi seperti surat keterangan sehat dan SKCK.
Musdes berlangsung kondusif dan menyepakati dua agenda utama: penetapan delapan KPM BLT-DD tahun 2026 serta percepatan proses rekrutmen Kadus 4. Pungkasnya. ( Rizal S )

