 |
Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Mabes Polri tersebut juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi dalam menjalankan strategi ke depan agar tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 |
Danang Andi Wijanarko selaku Senior Vice President BRI, dalam paparannya mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro senilai Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Tidak hanya terkait permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih berpihak.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian dengan harga yang berpihak kepada petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” ujar Brigjen Langgeng Purnomo.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal secara tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung Indonesia.***
