 |
Kegiatan dihadiri beragam unsur, mulai dari aktivis, LSM, pemerhati lingkungan dan sosial, wartawan, akademisi, pengacara, pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga tokoh pemuda. Meski digelar secara sederhana, forum tersebut dinilai sarat makna karena mempertemukan berbagai latar belakang dalam satu komitmen bersama: mendorong Brebes yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Azmi Abdul Majid yang mewakili wilayah Brebes utara menyampaikan apresiasi atas soliditas yang terbangun. Ia menekankan pentingnya forum semacam ini tidak berhenti pada silaturahmi, tetapi menghasilkan langkah nyata.
“Minimal ada satu sampai tiga poin rekomendasi atau rumusan sikap yang bisa diperjuangkan bersama demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
 |
“Suasana yang luar biasa ini memang tidak direncanakan secara besar, tetapi Alhamdulillah para tokoh bisa hadir dan duduk bersama,” katanya.
Isu penyelamatan lingkungan menjadi salah satu topik utama diskusi. Handayani Rien, aktivis lingkungan, menegaskan bahwa gerakan penyelamatan lingkungan tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan dukungan kolektif.
“Kami berharap setiap aksi atau gerakan terkait penyelamatan lingkungan mendapat dukungan bersama. Ini bukan isu satu kelompok, tapi kepentingan seluruh masyarakat,” tegasnya.
Dalam pembahasan yang berkembang, sejumlah peserta juga menyinggung persoalan kebencanaan, termasuk banjir bandang yang kerap terjadi di wilayah selatan. Mereka menilai pencegahan harus dilakukan secara sistematis, mulai dari pengawasan tata kelola lingkungan hingga penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran.
Para peserta mendorong agar aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan meningkatkan koordinasi serta respons terhadap laporan masyarakat, sehingga potensi bencana dapat diminimalisasi sejak dini.
 |
“Jangan sampai pemerintah menjadi sekadar bupati seremonial. Harus ada sidak langsung ke instansi pelayanan publik agar mengetahui kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijaksanaan dalam penggunaan media sosial oleh pejabat publik. Menurutnya, komunikasi digital perlu diimbangi dengan kehadiran langsung di tengah masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi faktual.
Pandangan tersebut disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif, bukan semata kritik tanpa solusi. Forum sepakat bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan, dengan pendekatan berbasis data dan etika.
Dari kalangan akademisi, Agung Apriana dari Universitas Peradaban Bumiayu menyoroti program pendidikan yang dicanangkan pemerintah daerah, termasuk gagasan “satu rumah satu sarjana”.
“Program ini harus benar-benar direalisasikan dan tidak berhenti pada wacana. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan Brebes,” katanya.
Sementara itu, wacana pemekaran Brebes selatan kembali mencuat dalam diskusi. Sejumlah peserta menilai potensi wilayah dan kebutuhan pelayanan publik menjadi alasan yang perlu dikaji secara serius. Namun, mereka menegaskan bahwa pemekaran harus melalui kajian komprehensif, kesiapan infrastruktur, serta dukungan regulasi dan lintas elemen masyarakat.
Abdul Aris Asaad yang akrab disapa Hada menyampaikan bahwa pertemuan tersebut murni ajang silaturahmi dan konsolidasi moral.
“Tidak ada sekat antara utara dan selatan. Tidak ada yang direndahkan atau ditinggikan. Kita bersama-sama membangun Brebes,” ujarnya.
Forum ditutup dengan komitmen menjaga komunikasi lintas wilayah serta merumuskan rekomendasi bersama yang akan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya. Para peserta sepakat bahwa momentum Ramadan menjadi titik awal memperkuat persatuan, solidaritas, serta pengawasan kebijakan publik secara berimbang.
Dengan semangat kolaborasi, elemen masyarakat Brebes berharap sinergi utara dan selatan dapat menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan prinsip etika, hukum, dan kepentingan masyarakat luas. (Rizal)
