 |
HARIANBUMIAYU.COM. BREBES – DPRD Kabupaten Brebes menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat paripurna lantai 2 DPRD Brebes, Senin (27/4/2026).
apat dipimpin Ketua DPRD Brebes M. Taufiq dan dihadiri Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma serta Wakil Bupati Wurja. Dalam forum tersebut, pandangan fraksi-fraksi DPRD diwakili oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi PKB, Nafisatul Choeriyah, menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus pada data keuangan daerah yang dinilai masih memerlukan perbaikan serius.
Menurutnya, realisasi pendapatan daerah berhasil mencapai 101,4 persen, namun realisasi belanja hanya mencapai 92,6 persen. Kondisi tersebut menyebabkan terbentuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp333,39 miliar atau setara 8,6 persen dari total dana yang tersedia.
 |
Fraksi PKB menilai besarnya SiLPA tersebut bukan semata hasil efisiensi anggaran, melainkan mencerminkan perencanaan yang belum presisi serta pelaksanaan program yang belum optimal.
"Angka ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah,” ujar Nafisatul dalam rapat paripurna.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti peningkatan piutang daerah yang cukup signifikan. Dari sebelumnya Rp48,2 miliar pada 2023, jumlah piutang meningkat menjadi Rp92,6 miliar pada 2024. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi lemahnya pengelolaan penerimaan daerah dan berpotensi membebani fiskal pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKB merekomendasikan sejumlah langkah, di antaranya penyusunan perencanaan yang lebih matang agar tidak muncul indikator non value, pembentukan tim evaluasi dan pengendali kinerja pemerintah daerah, penyempurnaan dokumen LKPJ sesuai ketentuan perundang-undangan, penguatan tata kelola penganggaran untuk menekan tren kenaikan SiLPA, serta pembentukan tim percepatan penanganan piutang daerah.
Sementara itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan masyarakat atas dukungan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh masyarakat Kabupaten Brebes yang telah bersama-sama mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Bupati.
Paramitha berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi mewujudkan visi Kabupaten Brebes Beres, yakni Beradaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat, dan Sejahtera.
Melalui rekomendasi DPRD tersebut, diharapkan pelaksanaan pemerintahan daerah ke depan semakin efektif, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes.***
