 |
HARIANBUMIAYU.COM - BREBES - Pemerintah Kabupaten Brebes resmi meluncurkan Jejaring Kerja Pariwara Antikorupsi KPK bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang digelar di Lapangan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Rabu (20/5/2026).
Peluncuran program tersebut ditandai dengan pelepasan burung merpati oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma bersama Wakil Bupati Brebes Wurja, jajaran Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelepasan merpati menjadi simbol semangat membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Jejaring Kerja Pariwara Antikorupsi KPK merupakan inovasi hasil sinergi antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes dalam memperkuat kampanye antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memperluas edukasi antikorupsi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi publik, termasuk media informasi daerah dan kolaborasi lintas OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro, menjelaskan bahwa peluncuran jejaring kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari program kampanye antikorupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurutnya, Dinkominfotik dilibatkan karena memiliki fungsi strategis dalam komunikasi publik sehingga pesan-pesan antikorupsi dapat tersampaikan secara lebih luas, efektif, dan mudah dipahami masyarakat.
“Melalui jejaring ini, kami akan bersinergi dengan berbagai OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Materi edukasi antikorupsi nantinya dikemas secara kreatif dan komunikatif agar mudah dipahami masyarakat,” ujar Warsito.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah praktik korupsi, pungutan liar, maupun berbagai bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik.
“Inspektorat akan memperkuat substansi dan pengawasan, sedangkan Dinkominfotik bertugas menyampaikan pesan kepada publik melalui berbagai media komunikasi. Tujuan akhirnya adalah menciptakan budaya antikorupsi di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menegaskan dukungannya terhadap penguatan gerakan antikorupsi melalui pendekatan komunikasi publik yang lebih masif, edukatif, dan kolaboratif.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pengawasan internal pemerintah, tetapi juga harus dibangun melalui edukasi serta keterlibatan masyarakat sejak dini.
“Gerakan antikorupsi harus menjadi budaya bersama. Pemerintah daerah mendukung penuh sinergi antar-OPD dalam menyampaikan nilai-nilai integritas kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Brebes semakin transparan dan akuntabel,” tegas Paramitha.
Launching Jejaring Kerja Pariwara Antikorupsi KPK tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, informatif, dan edukatif.***
