 |
HARIANBUMIAYU.COM. BREBES > Pemerintah Kabupaten Brebes bersama Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat memperkuat komitmen menyelamatkan kawasan lereng Gunung Slamet melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema "Tata Kelola Pertanian Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Alam di Lereng Gunung Slamet" yang digelar di Pendopo II Bumiayu (Eks Kawedanan Bumiayu), Kamis (18/6/2026).
Forum lintas sektor tersebut menjadi momentum penting menyatukan langkah pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, pelaku usaha, aktivis lingkungan, relawan kebencanaan, kepala desa, kelompok tani, mahasiswa, serta masyarakat dalam merumuskan solusi atas persoalan kerusakan hutan dan meningkatnya ancaman bencana di kawasan lereng Gunung Slamet.
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, SE., MM. menegaskan bahwa FGD bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan mencari solusi terbaik agar kelestarian hutan tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan para petani.
"Hari ini kita berkumpul bukan untuk saling menyalahkan. Ada pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, Perhutani, akademisi, pengusaha, aktivis lingkungan, hingga petani. Kita duduk bersama mencari jalan keluar agar masyarakat tetap bisa bertani, tetapi hutan Gunung Slamet juga tetap lestari," tegasnya.
Menurut Paramitha, selama lebih dari satu tahun memimpin Kabupaten Brebes, berbagai bencana seperti tanah longsor, tanah bergerak, dan banjir bandang terus terjadi di wilayah selatan Brebes sehingga menguras anggaran daerah untuk penanganan bencana.
Ia mengajak seluruh elemen, termasuk dunia usaha, untuk ikut bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan melalui kolaborasi nyata.
"Kita ingin membuktikan kepada Jawa Tengah bahwa di Brebes gunungnya tetap terjaga tanpa rakyat dimiskinkan, dan rakyat tetap sejahtera tanpa harus mengorbankan hutan. Yang dibutuhkan hari ini bukan perdebatan, tetapi kerja bersama," ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, Hendri Adi Komara, S.Pt., M.Pt., mengatakan kawasan pertanian di lereng Gunung Slamet telah menjadi sumber kehidupan ribuan keluarga dan penggerak ekonomi masyarakat. Namun, pembukaan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi memicu kerusakan hutan dan meningkatnya risiko bencana.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini bukan memilih antara pertanian atau lingkungan, melainkan bagaimana keduanya dapat berjalan beriringan melalui tata kelola yang berkelanjutan.
"Kami berharap forum ini melahirkan rekomendasi nyata mengenai konservasi tanah dan air, perlindungan kawasan hutan, pengembangan pertanian ramah lingkungan, serta kolaborasi semua pihak demi menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian alam," katanya.
Sementara itu, Administratur/Kepala Perhutani KPH Pekalongan Barat Maria Endah Ambarwati menegaskan bahwa menjaga kelestarian hutan lereng Gunung Slamet merupakan tanggung jawab bersama.
"Hutan memiliki fungsi vital sebagai daerah resapan air, pengendali erosi, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat di wilayah hilir. Karena itu Perhutani terus mendorong rehabilitasi hutan, sosialisasi larangan penggarapan lahan yang tidak sesuai ketentuan, serta pengembangan pola pemanfaatan lahan yang berkelanjutan," jelasnya.
Maria juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Brebes yang telah menginisiasi forum komunikasi lintas sektor tersebut. Perhutani turut memberikan penghargaan kepada relawan dan pegiat lingkungan yang selama ini aktif mengawal pelestarian hutan serta mendukung upaya penutupan penggarapan liar di kawasan hutan lindung.
Dalam sesi diskusi, para narasumber dan peserta menyampaikan berbagai masukan serta solusi. Seluruh peserta sepakat bahwa aktivitas pertanian di lereng Gunung Slamet harus menerapkan prinsip konservasi tanah dan air guna mengurangi risiko banjir, longsor, tanah bergerak, dan degradasi lahan.
Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain memperkuat edukasi kepada masyarakat, mempercepat rehabilitasi kawasan hutan, mengembangkan komoditas pertanian ramah lingkungan, memperketat pengawasan terhadap penggarapan kawasan hutan lindung, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, Perhutani, aparat penegak hukum, pemerintah desa, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
Mengacu pada hasil kesepakatan FGD, seluruh stakeholder diharapkan mendukung penataan dan penutupan aktivitas penggarapan lahan di kawasan hutan lindung sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan teknis di lapangan akan dikoordinasikan bersama pemerintah desa, Forkopimcam, Perhutani, relawan, kelompok tani, dan seluruh pihak terkait.
FGD tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Brebes, Polres Brebes, Kejaksaan Negeri Brebes, TNI, Perhutani KPH Pekalongan Barat, kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan, relawan peduli hutan, kelompok tani, serta perwakilan dunia usaha termasuk PT Indofood.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Brebes, Perhutani, Forkopimda, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan upaya penyelamatan hutan lereng Gunung Slamet dapat berjalan lebih efektif sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga, risiko bencana dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat tetap berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.***
( Rizal S )
