Sarasehan 81 Tahun Pancasila di Brebes, Akademisi dan Tokoh Nasional Bahas Legitimasi Kekuasaan

BREBES, Harianbumiayu.com – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, sejumlah akademisi, pejabat publik, dan tokoh nasional menggelar Sarasehan 81 Tahun Pancasila yang mengangkat tema “Pancasila di Antara Otoritas dan Legitimasi Kekuasaan”, Senin (1/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara hibrida tersebut dipusatkan di Padepokan Kalisoga Slatri, Brebes, yang juga menjadi Kampus 3 Universitas Harkat Negeri. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk mengkaji peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern.

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, MBA, selaku penyelenggara kegiatan, menegaskan bahwa sarasehan ini merupakan upaya akademis untuk merefleksikan kembali relevansi dan kesaktian Pancasila di tengah berbagai tantangan sosial, politik, dan tata kelola pemerintahan saat ini.

Menurutnya, Pancasila harus tetap menjadi kompas moral bangsa yang mampu membimbing arah kebijakan publik, bukan sekadar dijadikan legitimasi formal bagi kekuasaan.

Sarasehan tersebut menghadirkan delapan narasumber dari berbagai latar belakang akademisi, pemerintahan, dan legislatif, yakni:

• Prof. Dr. Otto Gusti Madung, Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.
• Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, ahli Hukum Tata Negara.
• Prof. T.H. Sutarmin, Rektor Universitas Peradaban Bumiayu.
• Prof. Taufiqulloh, Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
• Dr. Roby Setiadi, S.Kom., M.M., Rektor Universitas Muhadi Setyabudi Brebes.
• Dr. Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
• Azkhiyatul Mutmainah, Wakil Wali Kota Tegal.
• Ir. Djoko Gunawan, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, para panelis menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara otoritas yang sah secara hukum dengan legitimasi moral yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Mereka menilai bahwa kekuasaan yang tidak dibarengi dengan integritas moral berpotensi menjauh dari tujuan utama negara, yakni mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beragam perspektif hukum, filsafat, politik, dan sosial yang disampaikan para narasumber memperkaya diskusi. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat, mahasiswa, serta berbagai elemen yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.

Melalui forum ini, para peserta berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya diperingati secara seremonial, tetapi juga terus diimplementasikan sebagai fondasi etika dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan dan kebijakan publik di Indonesia.***