![]() |
HARIANBUMIAYU.COM | BREBES - Pemerintah Kabupaten Brebes secara resmi menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Pengawasan, Klarifikasi Laporan Masyarakat, dan Penguatan Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah kegiatan di lakukan di Pendopo Kabupaten Brebes Selasa 8 september 2026
Kegiatan ini dihadiri seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Puskesmas se-Kabupaten Brebes, serta Camat se-Kabupaten Brebes. Hadir sebagai narasumber utama Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Muhammad Indra Muda Nasution, S.H., M.H. dan Pengawas Kejaksaan Republik Indonesia Nurohman, A.Md.
Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M., hadir langsung dan menyampaikan arahan yang tegas dan membangun. Beliau menegaskan bahwa integritas dan akuntabilitas adalah fondasi utama penyelenggaraan pelayanan publik:
“Integritas tidak bisa ditawar. Pengawasan juga tidak bisa diatur-tawar. Uang yang kita kelola adalah uang rakyat Brebes. Kalau ada yang bermain-main, saya tidak akan menutup mata — hukum akan berjalan.”
Bupati menyampaikan kegelisahan mendalam atas adanya pejabat yang lambat mengambil keputusan bukan karena tidak paham, melainkan karena rasa takut — takut dilaporkan, takut diperiksa. Padahal, program-program yang bermanfaat bagi masyarakat justru tertunda, dan masyarakatlah yang menanggung akibatnya.
“Yang perlu kita takuti bukanlah pemeriksaan, melainkan niat yang salah, konflik kepentingan, manipulasi, dan keuntungan pribadi. Jika keputusan diambil dengan niat baik, prosedur yang benar, dan proses yang tercatat rapi — tidak ada alasan untuk gentar.”
Beliau menjelaskan bahwa forum ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memperjelas batasan hukum sehingga aparatur semakin percaya diri dalam bekerja. Pengawasan yang baik bukan untuk menghentikan langkah, melainkan memberikan kejelasan arah. Terkait laporan masyarakat, Bupati menegaskan: periksa — klarifikasi — putuskan secara objektif. Jangan diabaikan, jangan pula langsung divonis.
Di akhir arahannya, Bupati Paramitha menyampaikan harapan yang mengikat seluruh jajaran:
“Saya membutuhkan jajaran yang berani bekerja, taat aturan, cepat memutuskan, akuntabel, berani berinovasi, dan tetap menjaga integritas. Saya tidak ingin jajaran saya takut bekerja — saya menginginkan jajaran saya tahu batasan. Dan kalau sudah benar, jangan ragu untuk melangkah!”
Penjelasan Hukum dan Mekanisme Penanganan Kerugian Negara
Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Muhammad Indra Muda Nasution, S.H., M.H., memberikan penjelasan mendalam terkait landasan hukum dan mekanisme penanganan kerugian negara, merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
“Dari sisi hukum, kita membedakan dua pendekatan. Hukum pidana bersifat represif, sedangkan sosialisasi dan pencegahan ini bersifat preventif. Namun, apabila terjadi kerugian negara, ada mekanisme pengembalian yang jelas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” jelas beliau.
Kepala Kejaksaan Negeri Brebes memaparkan tiga jalur pengembalian kerugian keuangan negara:
1. Pengembalian langsung — ditemukan selisih atau kerugian, diselesaikan dalam waktu 60 hari dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan.
2. Pengembalian sebelum proses pidana berjalan — melalui sanksi administratif apabila tidak ditemukan unsur kesengajaan.
3. Pengembalian uang pengganti — setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
“Tidak serta-merta langsung diproses pidana. Kita lihat dulu unsur kesengajaannya. Jika memang tidak ada permainan atau niat buruk, maka kerugian negara tetap harus dikembalikan, namun melalui jalur administratif dan rekomendasi perbaikan,” tegas beliau.
Sementara itu, Pengawas Kejaksaan Republik Indonesia Nurohman, A.Md., menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes:
“Kehadiran kami bukan hanya untuk pencegahan, melainkan bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Semangat perubahan ini harus terus berjalan di setiap lini pemerintahan.”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Tahroni, Direktur RSUD Brebes drg. Adhi Supriadi, M.Kes., Plt. Direktur RSUD Bumiayu dr. Hero Irawan, Plt. Direktur RSUD Sukarno dr. Tambah Raharjo, serta seluruh jajaran pimpinan OPD dan Camat se-Kabupaten Brebes. (Yasir Andi)

