 |
| Ilustrasi |
Perubahan tersebut berdampak pada persiapan masyarakat Brebes Selatan yang sebelumnya telah merencanakan keberangkatan untuk mengawal agenda penetapan persetujuan terhadap rancangan keputusan DPRD Jateng terkait Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Brebes Selatan.
Sejumlah armada bus bahkan telah dipesan untuk mengangkut masyarakat menuju Gedung DPRD Jawa Tengah. Selain itu, atribut aksi berupa spanduk dan banner juga sudah dipersiapkan dengan mencantumkan tanggal pelaksanaan sebelumnya.
Ketua Masyarakat Peduli Pemekaran (MPP), H Makmuri atau yang akrab disapa Jimur, mengaku persiapan keberangkatan pihaknya sebenarnya telah matang, termasuk pemesanan satu unit bus.
“Kalau kecewa ya kecewa. Tapi kita ikuti saja perubahan jadwal paripurna ini,” ujarnya.
Terkait perubahan tersebut, Jimur mengatakan telah berkomunikasi dengan penyedia jasa bus. Menurutnya, jadwal keberangkatan dapat disesuaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan berarti.
“Tidak ada masalah, dijadwal ulang,” katanya.
Tanggapan berbeda disampaikan Ketua Aliansi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Brebes, Agus Sutiono. Ia menyayangkan pengunduran agenda karena berdampak terhadap persiapan yang telah dilakukan aliansi
“Aliansi sangat kecewa dengan pengunduran jadwal,” ungkap Agus.
Ia menjelaskan, pihaknya telah memesan enam armada bus untuk mengangkut masyarakat ke Semarang. Perubahan jadwal membuat pemesanan harus disesuaikan kembali dan menimbulkan konsekuensi biaya penalti dari penyedia jasa transportasi.
Selain itu, aliansi juga harus menanggung biaya tambahan untuk memperbarui spanduk dan banner yang telanjur dicetak dengan tanggal 18 November 2026.
Meski demikian, Agus menegaskan bahwa perubahan jadwal tersebut tidak berkaitan dengan persoalan kelayakan maupun substansi perjuangan pemekaran Kabupaten Brebes Selatan.
Sementara itu, pegiat pemekaran dari unsur Presidium, Agus Sutrisno, menilai pengunduran agenda tersebut lebih disebabkan pertimbangan teknis penjadwalan kegiatan DPRD Jawa Tengah.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Panitia Khusus (Pansus) CDOB DPRD Jateng untuk memperoleh penjelasan mengenai perubahan agenda tersebut.
“Ada banyak agenda yang harus diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Jateng selain penetapan CDOB,” jelasnya.
Menurut Agus Sutrisno, pimpinan DPRD mempertimbangkan agar sejumlah agenda penting dapat dibahas dan diputuskan dalam rangkaian rapat paripurna. Kondisi tersebut membuat penyampaian laporan kerja Pansus CDOB harus menyesuaikan jadwal.
“Ini cuma masalah teknis waktu pelaksanaan saja,” tegasnya.
Ia memastikan, perubahan jadwal tidak memengaruhi proses maupun substansi perjuangan pembentukan Kabupaten Brebes Selatan. Dokumen dan kesepakatan antara DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah, menurut dia, telah sinkron.
Berdasarkan catatan agenda Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah tertanggal 18 November 2026, Rapat Paripurna pada 25 November dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB. Salah satu agendanya adalah persetujuan penetapan rancangan keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Calon Daerah Otonomi Baru.
Dengan demikian, para pegiat pemekaran Brebes Selatan kini mengalihkan fokus persiapan untuk mengawal agenda yang telah dijadwalkan ulang tersebut. Mereka berharap proses pembahasan dan penetapan persetujuan CDOB Kabupaten Brebes Selatan dapat berjalan sesuai rencana.***
